Definisi Perasuransian dan Asuransi indonesia

Istilah Definisi Perasuransian dan Asuransi

Posted on

Perasuransian adalah istilah (legal term) yang selalu di gunakan dalam perundang-undangan dan seluruh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Istilah perasuransian asal kata dari “asuransi” yang dimaksud disini adalah sebuah pertanggungan atau sebuah perlindungan terhadap sebuah objek dari ancaman yang dapat menimbulkan kerugian. Apabilag sebuah kata “asuransi: di berikan tambahan imbuhan per-an, makan akan muncul istilah kata “perasuransian” yang dimaksud disini adalah sebuah usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi itu terbagi 2 (dua) dinataranya, yaitu :

  1. Jika ada sebuah usaha yang berkegitan di bidang asuransi maka bisa disebut dengan usaha asuransi (insurance business). Sebuah perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang asuransi maka disebut sebgai Perusahaan Asuransi (insurance company).
  2. Jika usaha di bidang yang berkegiatan di bidang penunjang sebuah usaha asuransi bisa disebut sebgai penunjang usaha asuransi (complementary insurance business). Perusahaan yang selalu menjalankan usaha penunjang usaha asuransi di sebut sebagai Perusahaan Penunjnag Asuransi (complementary insurance company)

Dalam pengertian “perasuransian” selalu ada dua (2) jenis kegiatan usaha. Diantaranya usaha asuransi dan usaha dimana yang dapat menujang usaha asuransi. Perusahaan perasuransian sellau saja meliputi bidang Perusahaan Asuransi dan perushaaan yang menunjang Asuransi. Dimana perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan Usaha Asuransi. Usaha ini adalah usahan jasa keuangan perushaan ini biasanya yang menghimpun dana masyarakat dengan cara mengumpulkan premi asuransi yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa asuransi terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian di sebabkan sebuah peristiwa yang tidak pasti atau tidak terduga seperti hidup dan meninggalnya seseorang bisa di lihat di pasal 2 huruf (a) undang-undang  Nomer 2 tahun 1992.

Baca Juga Daftar Asuransi Di Indonesia 

Perusahaan penunjang asuransi adalh sebuah jenis perusahaan dimana perusahaan tersebut yang bertugas menjalankan penunjangan asuransi. Di dalam pasal 2 huruf (b) Undang-undng nomer 2 tahun 1992 meyebutkan bahwasanya usaha penunjang usaha asuransi adalah sebuah yang yang harus di selenggarakan: jasa peniliaan kerugian, jasa aktuaria, dan jasa keperantaraan.

Pertanggungan dan penjaminan Asuransi

Istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah verzekering atau assuranhe. Prof. R. Sukardono Guru Besar Hukum Dagang menerjemankannya dengan “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia Istila asuransi adalah serapan dari istilah assurantie (Belanda), assurance (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (business). Akan tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.

Dalam verzekeringsrecht dikenal juga istilah verzekeraar dan verzekerde rof. R. Soekardono menerjemahkan Verzekeraar dengan penanggung. aitu pihak yang menanggung risiko, Sementara verzekerde diterjemahannya dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung. Dalam hukum asuransi atau pertanggungan di Inggris, asuransi atau pertanggungan disebut insurance. penanggung disebut the insurer, dan tertanggung disebut the insured. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim., istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai. yang ipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang-undang maupun dalam kontrak.

Baca Juga Asuransi Syariah Di Indonesia 

Berbeda dengan Prof. R. Soekardono, Prof. Wirjono Prodjodikoro Guru Besar Hukum Perdata, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik ndonesia menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari assurantie Belanda), penjamin untuk penanggung, dan terjamin untuk tertanggung. Walaupun istilah yang dimaksud itu. mempunyai kesamaan pengertian, stilah penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (garantie, borgtocht, hoofdelijkheig). Oleh karena itu. Perlu dibedakan antara istilah hukum yang dipakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum dagang dan istilah hukum yang pakai pada perjanjian khusus dalam lingkup hukum perdata.

J.E. Kaihatu menjelaskan perbedaan penggunaan istilah insurance dan Ssurance dalam praktik asuransi di Inggris. Beliau menyatakan bahwa ‘stilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance dipakai untuk asuransi jumlah.

Terjadinya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah akibat termahan bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dietahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum tertulis yang sebagian besar berasal dari hukum Belanda yang ditulis dalam hasa Belanda. Oleh karena itu, untuk menciptakan istilah hukum dalam hasa Indonesia yang lebih tepat, sesuai dan tidak rancu dalam pengunaannya, sebaiknya berhati-hati menerjemahkan istilah hukum yang diis dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.

Definisi Asuransi atau Pertanggungan

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD:

“Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian. kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkarf yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”,

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut.

  1. Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

  1. Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum. dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai pesseorangan, persekutuan. atau badan hukum, baik sebagai pervusahaan ataupun bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

  1. Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

  1. Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen, yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

Baca Juga Peran Asuransi Dalam Kesejahtraan

  1. Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik). Artinya, sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Jika terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Akan tetapi. jika tidak terjadi evenemen. premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

Salah satu unsur penting dalam peristiwa asuransi yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian. Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss insurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Asuransi jiwa (life Insurance) tidak termasuk dalam rumusan Pasal 246 KUHD, karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 246 KUHD hanya mencakup bidang asuransi kerugian, tidak termasuk untuk Asuransi jiwa.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa unsur yang harus ada pada asuransi kerugian sebagai berikut:

(1) penanggung dan tertanggung:

(2) persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung:

(3) benda asuransi dan kepentingan tertanggung:

(4) tujuan yang Ingin dicapai:

 (5) risiko dan premi:

(6) evenemen dan ganti kerugian:

 (7) syarat-syarat yang berlaku:

(8) bentuk akta polis asuransi.

  1. New York Insurance Law

Definisi yang lebih luas daripada definisi dalam Pasal 246 KUHD adalah definisi asuransi dalam Pasal 41 New York Insurance Law. Menurut ketentuan Pasal 41 New York Insurance Law:

“The insurance contract is any agreement or other transaction whareby one party herein called the insurer, is obligated to confer benefit of pecuniary value upon another party herein called the insured or beneficiary, dependent up on the happening of a for tuitous event In which the a or beneficiary has, or expected to have at the time of such happening a material interest which will be adversely affected by the happening of such event. A fortuitous event is any occurance or failure to occur which is. or is assumed by the parties to be. to a substantial extend beyond the controt either party”.

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kata to confar benefit of pecuruary value, tidak digunakan kata-kata to confer indemnity Of pecuruary value. Pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta ke kayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya” bagi tertanggung. Jadi, termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asuransi jiwa. Definisi pasal 41 New York Insurance Law meliputi asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan dari pada rumusan pasal 246 KUHD.

  1. Undang-undang nomer 2 Tahun 1992

Menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang0undang Nomer 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian :

Asuransi atau pertanggunagan adalah perjanjian antara 2  pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukumkepada pihak ketiga  yang mungkin akan di derita tertanggung yang timbul sebuah peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan”.

Rumusan pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomer 2 Tahun 1992 ternyata lebih luas jika dibandiungkan dengan rumusan pasal 246 KUHD karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini dapat di ketaihui dari kata-kata bgaian akhir rumusan, yaitu “untuk memeberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertangungkan”. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia. Rumusan pasal ini juga ada kesesuaian dengan rumusan pasal 41 New York Insurance Law.

Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini disajikan perbandingan antara rumusan pasal 1 angka (1) Undang-Undang nomer 2 tahun 1992 dan pasal 246 KUHD :

  1. Definisi dalam undang-undang nomer 2 tahun 1992 meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian di buktikan oleh bagian kalimat “pergantian karena kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang di aharpakan”. Asuransi jiwa di buktikan oleh bagian kalimat “memberikan pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang”. Bagian ini tidak ada dalam definisi pasal 426 KUHD.
  2. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 secara eksplisit meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga. Hal ini terdapat dalam bagian kalimat “tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga” Bagian ini tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
  3. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi objek asuransi berupa benda, kepentingan yang melekat atas benda, sejumlah uang dan jiwa manusia. Objek asuransi berupa jiwa manusia tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.
  4. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi evetemen berupa peristiwa yang menimbulkan kerugian pada benda Objek asuransi dan peristiwa meninggalnya seseorang. Peristiwa meninggalnya seseorang tidak terdapat dalam definisi Pasal 246 KUHD.

Termakasih telah berkunjung ke sirus asuransi cerdas semoga informasi ini dapat bermafaat untuk Anda.

literasi Hukum Asuransi Indonesia, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.